MonitorUpdate.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi dan menjalankan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang resmi disahkan DPR RI. Namun, lembaga antirasuah itu terlebih dahulu akan mengkaji setiap pasal untuk memastikan penerapannya sesuai tugas dan kewenangan KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, KPK wajib tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, pengesahan UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Sebab, penegakan hukum tidak semata-mata bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset (asset recovery).
Baca Juga : DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Publik Menanti Transparansi dan Pengawasan Ketat
Meski demikian, KPK akan mempelajari dan menganalisis ketentuan dalam setiap pasal, terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Termasuk ketentuan mengenai pembentukan badan pengelolaan dan pengawasan perampasan aset.
Budi menjelaskan, selama ini KPK telah melakukan upaya pemulihan aset melalui penyitaan, penuntutan uang pengganti, hingga penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah tersebut dilakukan apabila ditemukan indikasi penyembunyian atau pengalihan hasil tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, pengesahan UU Perampasan Aset setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun menjadi momentum penting dalam agenda pemberantasan korupsi nasional. DPR RI mengesahkan regulasi tersebut melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
Namun, pengesahan regulasi ini bukan akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi berjalan transparan, akuntabel, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Prinsip kepastian hukum, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan mekanisme keberatan terhadap perampasan aset juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Publik kini menantikan bagaimana pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum menerjemahkan UU tersebut menjadi instrumen efektif untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kekayaan publik dan mencegah korupsi berulang. (MU01)


