MonitorUpdate.com – Polemik rencana translokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo kembali membuka perdebatan tentang arah kebijakan konservasi satwa langka di Indonesia. Di tengah klarifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa gagasan habitat kedua bukan berasal dari Hashim Djojohadikusumo, sejumlah penelitian ilmiah justru menunjukkan wacana tersebut telah berkembang sejak puluhan tahun lalu.

Publikasi ilmiah pada 1986 yang ditulis Charles Santiapillai dan Hayani Suprahman berjudul The Proposed Translocation of the Javan Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus), dalam jurnal Biological Conservation, menjadi salah satu bukti historis bahwa pemindahan badak Jawa telah menjadi bahan kajian ilmuwan sejak dekade 1980-an. Penelitian tersebut membahas usulan translokasi sebagai salah satu pendekatan konservasi untuk mengurangi risiko terhadap keberlangsungan spesies yang sangat langka ini.

Dengan demikian, perdebatan mengenai siapa pencetus gagasan translokasi seharusnya tidak mengaburkan substansi persoalan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa yang telah dikaji selama puluhan tahun belum sepenuhnya terwujud menjadi strategi konservasi yang berkelanjutan.

Kajian Javan Rhino Population Viability Analysis (PVA) 2015 juga menyoroti berbagai tantangan konservasi, mulai dari pengelolaan habitat, identifikasi kawasan alternatif, pendanaan, hingga komunikasi dengan masyarakat. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa membangun populasi kedua bukan pekerjaan sederhana, melainkan membutuhkan perencanaan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ancaman terhadap populasi badak Jawa yang hanya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon juga menjadi perhatian penelitian ilmiah. Kajian yang dipublikasikan dalam Conservation Letters pada 2017 mengangkat risiko tsunami terhadap populasi badak Jawa serta pentingnya strategi konservasi untuk mencegah kepunahan akibat bencana yang berpotensi berdampak pada satu kawasan habitat secara bersamaan.

Namun, upaya membangun habitat kedua tidak bisa hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap bencana. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Hendra Gunawan, menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua membutuhkan kajian komprehensif yang mencakup kesesuaian ekologis, kesiapan pengelolaan, dukungan masyarakat, dan pertimbangan ilmiah lainnya. Kajian yang pernah dilakukan di sejumlah lokasi juga tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menetapkan Alas Purwo sebagai habitat kedua tanpa penelitian tersendiri.

Menurut Hendra, kajian terdahulu di Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Cikepuh, dan Cikeusik memberikan pelajaran bahwa kesesuaian ekologis tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat sekitar calon habitat menjadi bagian penting dalam perencanaan konservasi. Ia menegaskan, Alas Purwo harus dinilai secara objektif melalui kajian tersendiri dan dibandingkan dengan alternatif lokasi lainnya.

Pemerintah sendiri melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI pada 17 November 2026 menyatakan rencana pengembangan habitat kedua badak Jawa belum akan dilaksanakan sebelum kajian ilmiah komprehensif memastikan kesiapan kawasan. Penilaian tersebut mencakup kualitas air, luas habitat, ketersediaan pakan, keamanan, potensi konflik dengan masyarakat, serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, termasuk banteng Jawa. Pemerintah juga menegaskan Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang harus dilindungi.

Di tengah polemik ini, transparansi hasil penelitian, keterlibatan ilmuwan independen, organisasi konservasi, masyarakat lokal, dan lembaga terkait menjadi penting. Kebijakan translokasi harus memiliki dasar ilmiah yang terbuka, mekanisme evaluasi yang jelas, serta jaminan bahwa pemindahan tidak justru menimbulkan risiko baru bagi satwa yang sedang berjuang bertahan dari ancaman kepunahan.

Sebab, setelah gagasan habitat kedua dikaji selama puluhan tahun, tantangan konservasi badak Jawa bukan lagi sekadar membicarakan rencana pemindahan, melainkan memastikan setiap keputusan benar-benar berbasis ilmu pengetahuan, kehati-hatian, transparansi, dan kepentingan keberlangsungan spesies.(MU01)