MonitorUpdate.com – Bareskrim Polri melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, dalam penyidikan dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengembangan penyidikan tersebut menyebabkan agenda ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dijadwalkan Jumat (20/11/2026) ditunda hingga pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan lanjutan tersebut. Penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa dan mengumpulkan bukti untuk memperkuat konstruksi perkara. Sebelumnya, penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
Penyidikan dugaan makar ini berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dalam perkara penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Namun, status tersangka keempatnya dalam perkara penyadapan tidak otomatis menjadikan mereka tersangka dalam perkara dugaan makar.
Baca Juga: Yusril hingga Jimly Bersuara soal Penyadapan Prabowo, Siapa Dalang dan Motif di Balik Kasus Ini?
Polri sebelumnya menyatakan penyidikan dugaan makar telah ditingkatkan setelah gelar perkara menemukan indikasi tindak pidana. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Meski demikian, hingga perkembangan terakhir, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar dan penyidik masih mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi.
Dalam perspektif hukum pidana, dugaan makar harus dibuktikan melalui perbuatan konkret, maksud, serta terpenuhinya unsur pidana yang relevan. Ketentuan makar dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengatur sejumlah bentuk tindak pidana terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun pemerintah. Penerapannya tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata asumsi atau narasi.
Pemisahan konstruksi perkara penyadapan dan dugaan makar menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak mencampuradukkan perbuatan yang berbeda. Penyidik perlu menjelaskan relevansi bukti, motif, serta peran masing-masing pihak apabila ditemukan keterkaitan dengan dugaan makar. Perspektif ini merupakan prinsip analisis hukum, bukan kutipan langsung dari ahli yang telah diwawancarai.
Penundaan ekspose bersama Kejagung hingga pekan depan membuka ruang bagi publik untuk menunggu penjelasan lebih komprehensif mengenai perkembangan penyidikan. Transparansi tidak harus membuka seluruh materi yang berpotensi mengganggu proses hukum, tetapi penjelasan mengenai konstruksi perkara, dasar tindakan penyidik, dan perkembangan status hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kini, penggeledahan di Bogor dan Tangerang serta ekspose perkara yang dijadwalkan ulang menjadi perkembangan yang dinantikan. Penegakan hukum dalam perkara sensitif ini tidak hanya dituntut mampu mengungkap fakta, tetapi juga menjunjung profesionalitas, objektivitas, prinsip praduga tak bersalah, dan kepastian hukum. (MU01)


