MonitorUpdate.com — Rencana pemerintah menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sebagai pusat pemeliharaan pesawat C-130 Hercules Amerika Serikat untuk kawasan Asia mulai memicu sorotan politik. Di tengah ambisi menjadikan bandara itu sebagai pusat aviasi strategis, DPR justru mengingatkan potensi munculnya persepsi Indonesia membuka jalan bagi pangkalan militer asing.
Kekhawatiran itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyusul pengungkapan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait tawaran kerja sama dari pemerintah Amerika Serikat.
Menurut Hasanuddin, pemerintah harus ekstra hati-hati karena status Kertajati hingga kini masih merupakan bandara sipil. Ia menilai proyek strategis tersebut berpotensi menimbulkan persepsi geopolitik baru apabila tidak diatur secara transparan.
Baca Juga: Tiket Pesawat Naik hingga 13 Persen, Pemerintah Tahan Lonjakan di Tengah Tekanan Avtur Global
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” kata Hasanuddin seperti dikutip dari Kompas.com.
Pernyataan itu muncul setelah Sjafrie mengungkap isi pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam rapat bersama Komisi I DPR beberapa waktu lalu.
Dalam forum tersebut, Sjafrie menyebut AS menawarkan Indonesia menjadi pusat pemeliharaan pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia, dengan pembiayaan dari pihak Amerika Serikat. Usulan itu kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan disepakati untuk ditempatkan di Kertajati.
“Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’ Saya lapor ke Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’. Nah kita sedang bekerja untuk itu,” ujar Sjafrie.
Langkah tersebut dinilai menjadi angin segar bagi masa depan Kertajati yang selama ini kerap disebut “bandara megah minim penumpang”. Sejak diresmikan, bandara yang berada di Kabupaten Majalengka itu memang berulang kali menghadapi tantangan okupansi penerbangan komersial.
Namun di sisi lain, masuknya kerja sama strategis pertahanan dengan AS juga membuka babak baru terhadap posisi geopolitik Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Terlebih, Indonesia selama ini dikenal menganut politik luar negeri bebas aktif dan menghindari keterlibatan langsung dalam blok pertahanan negara besar.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait mengatakan, pemilihan Kertajati dilakukan karena ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas penerbangan yang dinilai memadai untuk pengembangan pusat perawatan pesawat militer.
Pemerintah, kata Rico, akan mengembangkan fasilitas tersebut secara bertahap.
Kertajati sendiri bukan nama baru dalam aktivitas militer internasional. Pada 2021, pesawat militer Boeing C-17 milik AS sempat mendarat di bandara tersebut untuk mendukung latihan gabungan Garuda Shield antara TNI dan militer Amerika Serikat.
Fakta itu membuat sebagian kalangan menilai transformasi fungsi Kertajati kini bergerak jauh melampaui sekadar bandara komersial.
Di tengah proyek besar itu, pemerintah kini menghadapi pekerjaan rumah penting: memastikan kerja sama pertahanan tetap berada dalam koridor kedaulatan nasional, transparansi regulasi, dan tidak memunculkan persepsi Indonesia menjadi titik operasi militer negara asing di kawasan. (MU01)
