MonitorUpdate.com — Penggeledahan rumah dinas Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penyidik menyita sejumlah uang, perhiasan, dokumen, serta barang bukti elektronik yang kini tengah didalami untuk mengungkap keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas bupati, kantor organisasi perangkat daerah (OPD), dan rumah para tersangka. Hingga Selasa (20/10/2026), KPK belum mengungkap nilai uang maupun taksiran harga perhiasan yang disita karena masih dalam proses pendalaman.
Hamenang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka.
Baca Juga: OTT Bupati Klaten Hamenang, KPK Sita Rp1 Miliar: Alarm Keras Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Konstruksi perkara yang disampaikan KPK mengungkap dugaan penerimaan uang dari sejumlah sumber. Di antaranya, Rp245 juta yang diduga berasal dari paguyuban tambang atau pengusaha galian C, fee sekitar Rp2 miliar dari sejumlah penyedia proyek yang diduga berkaitan dengan pembayaran utang Pilkada, serta penerimaan dari OPD, BLUD, dan BUMD sejak 2025 yang disebut mencapai Rp1,8 miliar. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Penyitaan Bukan Akhir, Aliran Dana Harus Dibuka
Penyitaan uang dan perhiasan di rumah dinas pejabat publik menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab melalui penyidikan berbasis bukti: dari mana barang-barang itu berasal, siapa pemilik sebenarnya, dan apakah terdapat hubungan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut?
KPK perlu menelusuri asal-usul aset, memeriksa dokumen kepemilikan, serta mencocokkan temuan penyidik dengan transaksi keuangan dan keterangan para saksi. Namun, publik juga perlu memahami bahwa keberadaan uang dan perhiasan di rumah dinas tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa barang tersebut merupakan hasil korupsi.
Kasus ini juga menjadi ujian terhadap efektivitas pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Jika dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, penerimaan dari pihak tertentu, atau praktik setoran di lingkungan pemerintahan terbukti, evaluasi tidak boleh hanya menyasar individu. Mekanisme pengawasan internal, transparansi anggaran, dan pengendalian konflik kepentingan juga perlu diperiksa.
KPK dituntut menuntaskan perkara secara profesional, mengungkap aliran dana berdasarkan bukti, dan menjelaskan perkembangan penyidikan sejauh informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik. Penindakan tidak cukup berhenti pada OTT dan penyitaan barang. Yang lebih penting adalah pembuktian di pengadilan, pemulihan aset negara jika terbukti dirugikan, serta pembenahan sistem agar praktik serupa tidak berulang. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung.
(MU01)
