MonitorUpdate.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Rakernas ini melahirkan 21 rekomendasi eksternal yang menegaskan posisi politik PDIP sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan sekaligus pengawal demokrasi.
“Rakernas PDI Perjuangan yang pertama ditutup dengan resmi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” ujar Megawati di hadapan jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, kepala daerah, anggota legislatif, dan kader PDIP dari seluruh Indonesia.
Rakernas yang digelar sejak 10 Januari 2026 itu berlangsung di tengah situasi nasional yang dinilai PDIP menghadapi krisis keteladanan, pelemahan demokrasi, hingga ancaman krisis ekologis dan geopolitik global.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menegaskan, seluruh sikap politik PDIP berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, etika moral dan keberpihakan kepada rakyat menjadi kompas utama perjuangan politik partai.
“PDI Perjuangan menempatkan etika, keteladanan, dan kebenaran ideologis Pancasila sebagai pandu perjuangan. Negara harus berdiri di pihak rakyat, bukan kepentingan modal dan kekuasaan,” kata Jamaluddin.
Ia menyebut, Rakernas I PDIP mengidentifikasi delapan tantangan utama bangsa, mulai dari krisis keteladanan bernegara, tekanan ekonomi, bencana akibat krisis ekologis, pembungkaman suara kritis, penyalahgunaan kekuasaan, melemahnya supremasi hukum, hingga dinamika geopolitik internasional.
Tema Rakernas, “Satyam Eva Jayate: Di Sanalah Aku Berdiri untuk Selama-lamanya, Kader sebagai Pandu Ibu Pertiwi”, disebut menjadi penegasan sikap ideologis PDIP di tengah menguatnya kecenderungan otoritarian dan pelemahan institusi demokrasi.
Dalam rekomendasinya, PDIP secara tegas memosisikan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah. Rakernas menekankan pentingnya fungsi checks and balances, kebebasan pers, perlindungan masyarakat sipil, serta penolakan terhadap kriminalisasi kritik.
PDIP juga mendesak pemerintah memperkuat penegakan hukum yang independen, menolak politisasi aparat penegak hukum, serta melanjutkan reformasi institusi strategis seperti Polri dan TNI agar tetap profesional dan bebas dari politik praktis.
Di sektor lingkungan, Rakernas memberi sorotan keras terhadap krisis iklim dan kerusakan ekologis. PDIP mendorong penghentian deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, serta percepatan transisi energi menuju energi terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emission.
Isu demokrasi elektoral turut menjadi perhatian. PDIP menegaskan komitmen menjaga pilkada langsung, mendorong biaya politik yang lebih murah melalui e-voting, serta penindakan tegas terhadap politik uang dan mahar politik.
Selain itu, Rakernas juga menekankan penguatan otonomi daerah, penolakan pemotongan anggaran transfer ke daerah, serta keberpihakan negara kepada petani, nelayan, buruh, UMKM, perempuan, dan generasi muda.
Melalui 21 rekomendasi eksternal tersebut, PDIP menegaskan garis politik kerakyatan sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada pemerintah agar tetap berada di rel konstitusi, demokrasi, dan keadilan sosial.
Rakernas I ini sekaligus menandai konsolidasi awal PDIP menghadapi dinamika politik nasional ke depan, dengan menempatkan diri sebagai kekuatan ideologis yang kritis, oposisi konstitusional, dan penjaga nilai-nilai Reformasi. (MU01)
