MonitorUpdate.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi sistem keuangan Indonesia pada triwulan I 2026 tetap terjaga di tengah gejolak global akibat konflik Timur Tengah yang terus memanas. Namun di balik optimisme itu, tekanan terhadap rupiah, arus modal asing keluar, hingga lonjakan harga energi menjadi alarm yang belum sepenuhnya reda.
Dalam rapat berkala KSSK II Tahun 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengakui eskalasi konflik Timur Tengah kini menjadi sumber utama volatilitas pasar keuangan global.
“Ketidakpastian global meningkat dan terus memengaruhi pasar keuangan dunia, terutama melalui lonjakan harga energi dan perilaku flight to safety investor,” demikian pernyataan resmi KSSK, Kamis (7/5/2026).
Baca Juga:Ekonomi 2026 Diproyeksi Tumbuh 5 Persen, Tapi Tekanan Global dan Rupiah Bayangi Kualitas Pertumbuhan
Situasi global tersebut membuat prospek ekonomi dunia diperkirakan melambat. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 turun menjadi 3,1 persen, dari sebelumnya 3,4 persen pada 2025. Inflasi global juga diperkirakan naik menjadi 4,4 persen.
Dampaknya mulai terasa ke Indonesia. Selama triwulan I 2026, investasi portofolio asing tercatat keluar atau net outflows sebesar US$1,7 miliar. Rupiah juga melemah hingga menyentuh Rp16.995 per dolar AS pada akhir Maret 2026.
Bank Indonesia pun harus turun tangan lebih agresif. Intervensi dilakukan di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar offshore untuk menjaga stabilitas rupiah. BI bahkan memperketat transaksi valas dan menyesuaikan ambang pembelian dolar AS.
Meski demikian, tekanan mulai mereda memasuki Mei 2026. Rupiah tercatat berada di level Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026, sementara aliran modal asing mulai kembali masuk sebesar US$3,3 miliar pada awal triwulan II.
Di tengah tekanan eksternal, pemerintah mengklaim ekonomi domestik masih cukup solid. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen.
Pertumbuhan itu terutama ditopang belanja pemerintah yang melonjak melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Konsumsi rumah tangga juga terdorong momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah serta berbagai stimulus sosial pemerintah.
Namun, sejumlah indikator menunjukkan pertumbuhan masih bertumpu pada konsumsi dan belanja fiskal. Pemerintah mempercepat pola belanja negara dari sebelumnya “slow-low” menjadi “quick-high” demi menciptakan efek pengganda ekonomi yang lebih cepat.
Realisasi belanja negara hingga triwulan I 2026 mencapai Rp815 triliun atau melonjak 31,4 persen dibanding periode sama tahun lalu. Sementara pendapatan negara tercatat Rp574,9 triliun.
Kondisi ini membuat APBN kembali memainkan peran sebagai shock absorber di tengah tekanan global dan ancaman kenaikan harga minyak dunia.
Di sektor keuangan, industri perbankan dinilai masih cukup kuat. Kredit perbankan tumbuh 9,49 persen menjadi Rp8.659 triliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terkendali di level 2,1 persen. Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh tinggi 13,55 persen.
Permodalan bank juga masih tebal. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat mencapai 25,09 persen, jauh di atas ambang minimum.
Sementara itu, pasar modal sempat mengalami tekanan cukup tajam. IHSG terkoreksi 18,49 persen secara kuartalan pada triwulan I 2026 akibat sentimen geopolitik global. Meski begitu, pasar mulai pulih pada awal Mei.
Di sektor digital dan aset kripto, jumlah investor terus meningkat. OJK mencatat konsumen aset kripto mencapai 21,37 juta orang dengan nilai transaksi Rp22,24 triliun sepanjang Maret 2026.
KSSK menegaskan koordinasi antarlembaga akan terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi risiko lanjutan. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski indikator makro masih relatif terkendali, tantangan ke depan dinilai tidak ringan. Konflik geopolitik, tekanan nilai tukar, gejolak harga energi, dan ketergantungan terhadap belanja pemerintah menjadi faktor yang akan terus menguji daya tahan ekonomi Indonesia sepanjang 2026. (MU01)
