MonitorUpdate.com– DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Kota Tangsel) menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp5.250.128.670.463 atau sekitar Rp5,25 triliun. Di balik kenaikan anggaran tersebut, tantangan berikutnya justru berada pada kecepatan pelaksanaan program karena tahun anggaran 2026 tinggal menyisakan sekitar tiga bulan.
Persoalan serapan anggaran menjadi perhatian karena hingga 15 September 2026, realisasi belanja APBD Tangsel dilaporkan baru mencapai sekitar Rp2,2 triliun atau 45,56 persen dari pagu APBD murni sekitar Rp4,85 triliun. Pemkot menyatakan terus melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasinya masih rendah dan mendorong percepatan pelaksanaan program.
Belanja Rp5,25 Triliun, Belanja Modal Capai Rp1,48 Triliun
Sementara hasil persetujuan bersama DPRD dan Pemkot pada 21 September menetapkan total belanja daerah sebesar Rp5.250.128.670.463. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai sekitar Rp3,691 triliun, sedangkan belanja modal mencapai Rp1.483.799.201.945 atau sekitar Rp1,48 triliun. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4.771.534.343.204, termasuk PAD Rp3.319.562.847.513.
Baca Juga: Belasan Miliar APBD Tangsel untuk Pasar Ciputat, Praktisi Pasar: “Seperti Mengubur Duit”
Dengan struktur tersebut, perhatian publik kini bergeser dari pertanyaan berapa besar APBD Tangsel menjadi program apa yang benar-benar akan dikerjakan dan diselesaikan dalam sisa waktu 2026. Apalagi sebelumnya Pemkot menyebut tambahan anggaran perubahan diarahkan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sampah, serta kebutuhan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pendidikan dan Kesehatan Masuk Prioritas
Di sektor pendidikan, salah satu program yang disebut mendapat dukungan anggaran adalah kelanjutan pembangunan gedung SMP negeri secara bertahap. Sementara pada sektor kesehatan, Pemkot menyatakan anggaran diarahkan untuk pelayanan dasar, termasuk jaminan kesehatan, obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan melalui program Ngider Sehat Plus.
Persoalan banjir juga menjadi pekerjaan yang harus dikebut. Pemkot menyebut penanganannya dilakukan melalui pembenahan sistem drainase, perbaikan saluran, pembangunan infrastruktur pengendali air serta pemeliharaan jalan dan drainase. Hingga 2026, Pemkot menyatakan pembangunan saluran drainase telah dilakukan di 85 titik dengan total panjang 22.873 meter.
Dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi juga menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan sistem drainase merupakan program dengan kebutuhan anggaran besar. Dalam dokumen tersebut, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase memiliki target jaringan hingga 880,52 kilometer, dengan prakiraan maju 2026 sekitar Rp125,06 miliar untuk program tersebut.
Persampahan dan PSEL Ikut Disokong APBD Perubahan
Di sektor persampahan, Pemkot juga menyatakan tambahan anggaran perubahan digunakan untuk kebutuhan pengelolaan sampah, termasuk pemenuhan kebutuhan PSEL. Sebelumnya Pemkot juga menyebut pembangunan fasilitas Material Recovery Facility (MRF) di Cipeucang sebagai bagian dari upaya menangani sampah dari sisi pengolahan.
Dari sisi pengawasan politik anggaran, sejumlah fraksi DPRD telah memberikan catatan agar tambahan belanja benar-benar diarahkan pada kebutuhan produktif yang berdampak langsung kepada masyarakat. Fraksi Gerindra, misalnya, menyoroti pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, kekeringan, infrastruktur lingkungan, sampah, transportasi publik dan pemberdayaan ekonomi. Persoalan sampah juga dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi perlu diperkuat dari sumber melalui TPS3R, bank sampah dan edukasi masyarakat.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie sebelumnya menegaskan bahwa perubahan APBD diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan prioritas masyarakat. Ia menyebut setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, dilaksanakan secara terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rp1,48 Triliun Belanja Modal Jadi Sorotan
Dengan demikian, Rp1,48 triliun belanja modal menjadi salah satu pos yang patut dikawal dalam tiga bulan terakhir 2026. Bukan semata-mata soal apakah anggaran dapat terserap, tetapi apakah pekerjaan fisik yang dibiayai APBD dapat selesai sesuai kontrak, tepat mutu, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang terukur bagi warga.
Tantangan tersebut semakin penting karena percepatan serapan tidak boleh berubah menjadi sekadar “kejar tayang” anggaran menjelang tutup tahun. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, kualitas konstruksi, pembayaran dan pertanggungjawaban berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap OPD hingga akhir September, Oktober, November dan Desember akan menjadi data penting untuk menguji efektivitas APBD Perubahan 2026.
Persetujuan APBD Perubahan juga belum berarti seluruh anggaran langsung dapat dibelanjakan. Raperda Perubahan APBD dan rancangan penjabaran APBD masih melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan. Setelah itu, tantangan Pemkot Tangsel adalah memastikan tambahan anggaran tersebut benar-benar berubah menjadi sekolah yang dibangun, drainase yang berfungsi, layanan kesehatan yang meningkat, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta infrastruktur publik yang dapat dirasakan masyarakat.
Pertanyaan besarnya kini bukan lagi berapa triliun APBD Tangsel, tetapi: program mana yang mampu diwujudkan dalam sisa waktu 2026 dan berapa besar manfaatnya bagi warga?
(Tim Redaksi MonitorUpdate.com)
