MonitorUpdate.com — Pemerintah mulai memacu agenda penguatan ekonomi rakyat di tengah tekanan daya beli dan ancaman perlambatan ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto disebut memberi perhatian khusus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk menyiapkan tambahan anggaran hingga Rp1 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan usaha kecil dan ekonomi kreatif.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Muhaimin mengatakan pemerintah akan melanjutkan berbagai program pemberdayaan UMKM yang selama ini dijalankan lintas kementerian dan lembaga. Fokusnya tidak hanya pada akses pembiayaan, tetapi juga perluasan ruang pemasaran dan dukungan ekosistem usaha.
Baca Juga: THR Pekerja UMKM Jadi Sorotan Nasional, Komisi IX DPR Minta Daerah Bergerak Serentak
“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga terus memfasilitasi UMKM agar tumbuh dan mendapat akses yang lebih luas,” kata Muhaimin.
Pemerintah, lanjut dia, juga mendorong pemanfaatan aset milik negara maupun BUMN yang belum optimal digunakan untuk mendukung aktivitas UMKM. Aset tersebut rencananya dipakai sebagai ruang promosi produk lokal, lokasi festival UMKM, hingga pusat display ekonomi kreatif.
Dalam pertemuan itu, Muhaimin mengungkapkan dirinya mengusulkan tambahan anggaran sedikitnya Rp1 triliun untuk mendukung program UMKM dan ekonomi kreatif sepanjang tahun ini. Tambahan dana itu akan diarahkan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan usaha kecil, termasuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami mengusulkan tidak kurang dari Rp1 triliun dan diharapkan terus bertambah untuk mendorong tumbuh kembang UMKM,” ujarnya.
Langkah pemerintah tersebut muncul di tengah tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha kecil, mulai dari akses modal, lemahnya daya beli masyarakat, hingga tekanan digitalisasi pasar. Sejumlah ekonom sebelumnya juga mengingatkan bahwa sektor UMKM tetap menjadi bantalan utama ekonomi nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Selain menyoroti UMKM, pemerintah juga memperkuat agenda perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Muhaimin menyebut alokasi APBN untuk perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun.
Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, hingga subsidi energi yang diklaim akan diarahkan lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga mempercepat integrasi data penerima bantuan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Muhaimin, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan satu basis data agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih maupun salah sasaran.
“Semua program pemerintah harus berpijak pada data tunggal sosial ekonomi,” katanya.
Dalam agenda pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas. Fokus tersebut diarahkan untuk mengejar target ambisius pemerintah: menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional hingga lima persen pada 2029.
Target tersebut terbilang agresif di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian global dan tantangan fiskal domestik. Namun pemerintah optimistis kombinasi bantuan sosial, penguatan UMKM, dan integrasi data akan menjadi kunci percepatan pengurangan kemiskinan nasional. (MU01)
