MonitorUpdate.com — Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap UMKM, hingga isu ketimpangan sosial yang masih membayangi, gagasan tentang “Ekonomi Pasar Pancasila” kembali mengemuka. Sejumlah ekonom, akademisi, regulator, dan pelaku usaha menilai Indonesia membutuhkan model ekonomi yang tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar bebas, tetapi juga tidak terjebak pada kontrol negara yang berlebihan.
Gagasan itu mengemuka dalam Diskusi Panel dan Peluncuran Buku The Pancasila Market Economy yang digelar Universitas Paramadina bersama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung untuk Indonesia dan Timor-Leste, Denis Suarsana, menyebut buku tersebut bukan sekadar proyek akademik, melainkan hasil perjalanan panjang kerja sama intelektual lintas negara selama lebih dari satu dekade.
Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Tapi Belum Sepenuhnya Terasa di Masyarakat
“Buku ini bukan hanya hasil karya sekelompok penulis yang namanya tercantum di sampul, tetapi representasi dari lebih dari satu dekade kerja sama dan kemitraan yang erat serta produktif antara KAS dan Universitas Paramadina,” ujar Denis.
Peluncuran buku ini muncul di tengah perdebatan mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin liberal, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan struktural seperti ketimpangan, lemahnya daya saing UMKM, hingga kesenjangan akses teknologi dan modal.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan pencarian bentuk ideal ekonomi Indonesia masih terus berlangsung. Menurutnya, konsep ekonomi nasional harus tetap berpijak pada amanat konstitusi dan nilai dasar Pancasila.
“Buku ini adalah bagian dari proses berpikir kita untuk mencari jalan bagaimana ekonomi Indonesia semakin lama semakin sempurna,” kata Didik.
Dalam pidato kuncinya, Senior Director and Head International Policy Group Bank Indonesia, Haris Munandar, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak dibarengi keadilan sosial dan nilai kemanusiaan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial. Ia mengingatkan bahwa kompetisi ekonomi tanpa koreksi negara berpotensi memperlebar ketimpangan.
“Yang dibutuhkan adalah ekonomi yang memiliki keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kompetisi dan solidaritas, antara efisiensi dan keadilan,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada nasib UMKM yang dinilai masih rentan di tengah percepatan digitalisasi dan dominasi korporasi besar. Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UMKM, Ali, menilai kebijakan ekonomi berbasis data harus tetap berpihak pada pelaku usaha kecil.
Ia menegaskan pendekatan Pancasila Market Economy dapat menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan merata.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, menilai konsep ekonomi pasar tetap relevan, namun tidak boleh berjalan tanpa arah.
Menurut Shinta, negara harus hadir sebagai regulator sekaligus penjaga keseimbangan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Pasar tetap bekerja, tetapi tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa arah dan koreksi,” kata Shinta.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto, menjelaskan bahwa arah ekonomi Indonesia selama ini terus berubah, mulai dari state-led economy, developmental state, hingga state capitalism.
Ia menilai konsep Ekonomi Pasar Pancasila mencoba mengambil sisi positif kapitalisme dan sosialisme sekaligus tetap berpijak pada nilai gotong royong dan keadilan sosial.
Dari perspektif global, akademisi Kennesaw State University, Marcus Marktanner, mengingatkan bahwa demokrasi memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, banyak negara saat ini menghadapi ancaman kemunduran demokrasi yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Demokrasi di banyak negara sedang berada dalam risiko,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Senior Fellow The Habibie Center, Umar Juoro. Ia menilai pembangunan ekonomi modern tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga harus memasukkan faktor kualitas manusia, teknologi, pemerataan, hingga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian utama kebijakan ekonomi.
Menurut Umar, ketimpangan menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.
“Kalau ekonomi itu timpang, bukan hanya kita tidak bisa mengembangkan ekonomi dengan baik, tetapi juga tidak bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan,” katanya. (MU01)
